Sengketa Putusan KPU Bisa Digugat di PTUN

Pontianak, Amarinews.com – Menurut Ketua Bawaslu Provinsi, Ruhermansyah, apabila memang ada sengketa putusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak menetapkan bakal pasangan calon tersebut, bisa melakukan permohonan gugatan ke PTUN.

“Saya fikir memang ruang yang diberikan UU begitu, setiap pasangan calon yang tidak berkenan dengan putusan KPU, maka KPU bisa digugat. Dapat dilakukan uji materil di pengadilan khususnya, Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN),” ujarnya Selasa (2/4).

Kata dia, itu hak konstitusional bakal pasangan calon untuk melakukan gugatan di PTUN. Ia juga menilai, bahwa sah-sah saja kalau calon tersebut mengajukan gugatan ke PTUN. Tambahnya lagi, itu sah-sah saja dan memang itu haknya si bakal calon.

Yang pasti lanjut Ruhermasyah, ditegaskan bahwa, penyelengaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah pihaknya berpegangan pada UU No 32 Tahun 2004 yang dirubah UU No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan untuk Pemilihan Anggota Legislatif, itu mengacu pada UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi. sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, itu diatur oleh UU tersendiri.

“Kalau sengketa hasil Pemilihan Umum, yakni mengenai hasil perhitungan di KPU, maka jalur satu-satunya adalah melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, namun apabila ada masalah pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah, maka itu merupakan kewenangan Panwaslukada,” paparnya.

Untuk kasus ini sendiri kata Ketua bawaslu Provinsi Kalbar, beda. Karena ini adalah Pemilihan Kepala Daerah, bukan Pemilihan Anggota Dewan. Apabila ada sengketa antara peserta pemilu anggota DPRD dan DPR RI dengan KPU, itu di selesikan oleh Bawaslu, mengenai masalah adminsitrasinya.

Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya memang ada menerima laporan dari Panwaslukada Kayong Utara, tapi itu tidak ada terjadi pelanggaran. Makanya tambah dia, tidak ada rekomendasi Panwaslu kepada Bakal Pasangan calon tersebut.

Namun dalam hal ini, pihaknya memang tidak berwenang dalam mengkomentari keputusan hakim PTUN. Hakim juga punya pandangan hukum.“Jadi kami sendiri tidak bisa berkomentar, kami hanya menanggani pengawasan penyelengaraan Pemilihan Umum,” terang dia. Joe

small normal big
  • Cetak Artikel
  • Kirim Artikel

Komentar anda

*